makalah, arti penting, uu, artikel, Pengertian otonomi
daerah, tujuan otonomi daerah, asas otonomi daerah, prinsip otonomi daerah
1.
Pengertian Otonomi Daerah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,
kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Pembahasan materi
Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan
kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Agar
istilah-istilah tersebut dapat kalian kuasai dengan baik, kalian dapat
mempelajarinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Republik Indonesia nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah
adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden
beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan
legislatif daerah Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Tugas
Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari
daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Otonomi
daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Administrasi adalah wilayah
kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. Instansi Vertikal adalah perangkat
departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah. Pejabat yang
berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah
di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
dan daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah
kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan. Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
Desentralisasi
adalah transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi
publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada
daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor
swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu :
1.
Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara
positif di masyarakat
2. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk
utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien
3.
Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk
menggali berbagai sumber dana
4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan
untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor
privat. Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi)
tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan
cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab.
Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang
ada di daerahnya masing-masing. Kelas IX 42 Desentralisasi merupakan simbol
atau tanda adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. yang akan
mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah.
Diberlakukannya UU
No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah,
ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah
tangga daerahdaerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah
diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai
supervisor, pemantau, pengawas dan penilai. Visi otonomi daerah dapat
dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : Politik, Ekonomi serta
Sosial dan Budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami
sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah
yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan
pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan
memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban
publik. Gejala yang muncul dewasa ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam
pemilihan Kepala Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini bisa
dibuktikan dari membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan
Kepala Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota.
Di bidang
ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan
kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi
pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk
mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini,
otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah
untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan
membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di
daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di bidang sosial budaya,
otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial,
dan pada saat yang sama, juga memelihara nilainilai lokal yang dipandang
kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa konsep otonomi daerah
mengandung makna :
1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam
hubungan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter,
politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan
pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional.
2. Penguatan peran DPRD
dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah; menilai keberhasilan atau
kegagalan kepemimpinan kepala daerah.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih
sesuai dengan kultur (budaya) setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan
pemerintahan yang berkuali
kasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas (kepercayaan) yang tinggi.
4.
Peningkatan efekti tas fungsi-fungsi
pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki
agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah
didesentralisasikan.
5. Peningkatan efeisiensi administrasi keuangan daerah serta
pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara.
6. Perwujudan
desentralisasi skal melalui pembesaran
alokasi subsidi pusat yang bersifat block grant.
7. Pembinaan dan pemberdayaan
lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara
harmoni sosial.
2. Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan
otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban
yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan
mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil
manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih
mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat
umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan
desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal.
Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya
dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.
Adapun
tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan
kehidupan demokrasi.
3. Keadilan.
4. Pemerataan.
5. Pemeliharaan hubungan yang
serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6.
Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan
kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Asas-asas dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah
Bagan tersebut merupakan aturan tentang pemerintahan daerah yang dimuat pada pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari bagan di atas dapat kita sarikan sebagai berikut.
1. Adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang, Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2. Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi;
4. Pemerintah daerah otonom memiliki DPRD yang anggota- anggotanya dipilih secara demokratis;
5. Kepala daerah dipilih secara demokratis;
6. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Bagian ini kita akan membicarakan tentang asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian pahami dulu beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah, yaitu antara lain pemerintahan daerah, pemerintah daerah, otonomi daerah, dan daerah otonom.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah Gubernur (untuk provinsi), Bupati (untuk kabupaten), Walikota (untuk Kota) dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kalian mengetahui arti beberapa istilah di atas, mari kita bahas asas-asas apa yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dalam pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian terdapat dua asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Sedangkan asas tugas pembantuan dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa (Penjelasan UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004). Berdasarkan uraian diatas, asas otonomi sering disebut asas desentralisasi. Apa yang dimaksud desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 Tahun 2004).
Perlu kalian ingat, bahwa sekalipun daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sen- diri, tetapi tetap berada dalam bingkai dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pemerintah daerah berkewajiban untuk patuh dan menghormati kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat. Asas yang kedua adalah tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah (Pusat) kepada daerah dan/atau desa, dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi urusan pemerintahan dalam tugas pembantuan bukan merupakan atas inisiatif dan prakarsa sendiri tetapi merupakan penugasan dari pemerintah yang ada di atasnya. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan diberikannya otonomi daerah, pemerintahan daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945 pasal 18 ayat (6). Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; 2. Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, 3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.
demikianlah artikel tentang Pengertian, Tujuan, Asas, dan Prinsip Otonomi Daerah. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Dan jika Anda menyukai artikel ini, silahkan klik tombol share di bawah. Terima kasih..! ;)